topmetro.news, Medan– Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), HM Subandi, menyarankan agar operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) diliburkan sementara selama masa libur sekolah akhir tahun.
Usulan tersebut disampaikannya saat menanggapi pertanyaan Mistar terkait mekanisme distribusi MBG apabila sekolah-sekolah memasuki masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
“Saya belum tahu pastinya, tapi kalau libur sekolah mana bisa (MBG berjalan),” ujar Subandi saat memberikan keterangannya, Selasa (23/12/2025).
Menurut Subandi, ketika kegiatan belajar-mengajar dihentikan sementara, maka tidak ada urgensi bagi dapur MBG untuk tetap beroperasi. Ia menilai penghentian sementara operasional MBG merupakan langkah yang logis dan sesuai dengan mekanisme anggaran.
“Operasionalnya itu tidak ada kalau libur, kan tidak ada juga diberi anggaran. Kalau libur ya tidak adalah,” ucapnya.
Ia menegaskan, pelaksanaan program MBG seharusnya menyesuaikan dengan kalender pendidikan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
Sebelumnya Badan Gizi Nasional (BGN) Sumatera Utara menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi sekolah maupun siswa untuk menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.
Hal tersebut disampaikan Kepala BGN Sumut, Agung Kurniawan. Ia menjelaskan, pelaksanaan MBG selama libur sekolah sepenuhnya bergantung pada kesepakatan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak sekolah.
“Ini tinggal kesepakatan antara sekolah dan SPPG, bersedia atau tidak menerima MBG selama libur sekolah,” ujar Agung saat memberikan keterangannya, Senin (22/12/2025).
Agung menyebutkan, selama libur sekolah pendistribusian MBG dilakukan dua kali dalam sepekan, yakni setiap Senin dan Kamis. Menu yang diberikan pun berbeda dari hari sekolah, tidak berbasis nasi, melainkan diganti dengan menu alternatif bergizi.
“Variannya bukan nasi, tetapi kentang, susu, roti, dan makanan bergizi lainnya,” jelasnya
Ia menegaskan, tidak ada unsur pemaksaan dalam pelaksanaan MBG selama libur sekolah. Sekolah maupun siswa bebas memilih untuk menerima atau tidak menerima program tersebut.
“Kalau mau diambil silakan, kalau tidak diambil juga tidak masalah. Tidak ada paksaan,” kata Agung.
Penulis | Erris
